Pesisir Barat resmi miliki kantor pertanahan. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat yang diresmikan tanggal 05 Desember 2019 telah berubah menjadi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat. Dasar pembentukan kantor definitif adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Dengan demikian, Provinsi Lampung mendapatkan 2 (dua) tambahan kantor pertanahan definitif yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat.

Kehadiran kantor pertanahan di suatu kabupaten/kota sangat penting dalam mendukung pembangunan. Salah satu problema besar dalam pembangunan adalah ketersediaan tanah. Isu yang mengemuka ketika investor ingin menanamkan modalnya pun adalah ketersediaan dan kejelasan tanah. Kantor Pertanahan hadir untuk mengadministrasikan matriks tanah dalam kaitannya dengan siapa yang berhak. Data subyek dan obyek pertanahan sangat krusial dan bermanfaat bagi stakeholders. Pesisir Barat sebagai kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki potensi berkembang skala dunia sudah saatnya memiliki kantor pertanahan. Dinamika ekonomi di Negeri Para Sai Batin dan Ulama ini diproyeksikan akan sangat maju terutama setelah pandemi COVID19 berakhir nantinya. Tanah sebagai matriks dasar aktivitas manusia akan tertata dengan hadirnya kantor pertanahan.

Pesisir Barat resmi miliki kantor pertanahan. Setelah disahkannya Peraturan Menteri Agraria Nomor 25 Tahun 2020 tersebut, kini Pesisir Barat tinggal menunggu susunan pejabat definitif. Susunan tersebut penting untuk memastikan program-program kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk Kabupaten Pesisir Barat dapat terealisasi secara maksimal.

One Comment

  1. Pingback: Kepala Kantor Pertama Kantah Kab Pesisir Barat | ATR/BPN Pesisir Barat

Comments are closed.