Kamis, 15 Oktober 2020 Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat Bapak Seto Apriyadi, S.ST., M.H  didampingi oleh Koordinator  Seksi  Hubungan Hukum Pertanahan, Koordinator Seksi Infrastruktur  Pertanahan, Koordinator Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Tanah, Koordinator  Bagian Tata Usaha¸ Koordinator Sub Seksi  Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat , serta Koordinator Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah menghadiri Undangan Rapat Koordinasi Supervisi Hubungan Hukum Keagrariaan Tahun 2020 di Emersia Hotel & Resort Kota Bandar Lampung.

Supervisi Hubungan Hukum Keagrariaan tersebut dilaksanakan dalam rangka Monitoring Pelaksanaan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2020 dan Strategi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Nasional Pertanahan Provinsi Lampung.

Seperti yang kita ketahui, Pada tanggal 5 Desember 2019 Perwakilan Kantah Kab. Pesisir Barat diresmikan yang berlokasi di Kel. Pasar Krui, Kec. Pesisir Tengah, Ibu Kota Kabupaten Pesisir Barat. Karena peresmian yang berdekatan dengan awal Tahun Anggaran baru, maka langsung dilakukan Inventaris Anggaran, SDM, dan Peralatan yang dimiliki Perwakilan Kantor Pertanahan Pesisir Barat dengan Target PTSL sebanyak 6.000 PBT dan 5.000 SHAT, SKB dan ASKB yang tersedia di Provinsi Lampung, dan 3 set RTK GNSS.

Pada bulan Januari 2020  Setelah diinventaris disimpulkan bahwa target tersebut harus disebar di 27 Pekon/Desa pada 3 Kecamatan.

Selanjutnya pada bulan Februari 2020  Penyuluhan dilakukan kurang lebih selama satu minggu  dengan dibagi menjadi satu Tim untuk mengejar waktu persiapan agar pelaksanaan pengambilan data fisik dan yuridis dapat segera dilakukan.

Pada Perwakilan Kantor Pertanahan Pesisir Barat tujuan akhir PTSL tidak hanya memetakan atau mendaftarkan bidang sesuai target PTSL, selain itu Perwakilan Kantor Pesisir Barat memiliki komitmen untuk membuat Peta Desa serta berupa daftar kepemilikan tanah di Kabupaten Pesisir Barat. Penyerahan Peta Tematik Bidang Tanah ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat sebagai dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan serta pengembangan untuk investasi.

“Rencananya tahun 2021, Perwakilan Kantor Pertanahan Pesisir Barat tidak hanya memetakan atau mendaftarkan bidang sesuai target PTSL, tapi juga menghasilkan Peta Desa, daftar kepemilikan tanah dan peningkatan PAD daerah serta pengembangan investasi” ujar Bapak Seto Apriyadi, S.ST., M.H dalam acara supervise tersebut.