BPHTB Pesisir Barat terintegrasi dengan basis data pertanahan telah terlaksana. Tepatnya tanggal 30 Juli 2020, sistem pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tersebut sukses terkoneksi dengan server Pusat Data dan Informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, hingga tulisan ini dirilis, sudah ada 3 (tiga) daerah tingkat II yang telah melaksanakan saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiga daerah tersebut adalah Kota Bandar Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Pesisir Barat. Grand launching sistem terpadu ini tak lama setelah Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan BPKAD Kabupaten Pesisir Barat.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan merupakan komponen biaya yang harus dibayar oleh pembeli tanah dan/atau bangunan. Namun demikian, besarnya biaya ditentukan oleh nilai transaksi obyek jual-beli tersebut. Pada umumnya, ambang batas minimal nilai transaksi yang dikenakan perhitungan BPHTB sebesar enam puluh juta rupiah. Transaksi di atas nilai tersebut akan dikenakan perhitungan BPHTB. Selama ini, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia memiliki sistem pembayaran BPHTB yang berdiri sendiri tiap daerah. Di beberapa penjuru tanah air disinyalir penetapan nilai BPHTB sarat dengan hal yang tidak standar. Nilai transaksi kadang tidak terkontrol dan biasanya di bawah harga pasar. Di sisi lain, sistem mandiri seperti itu juga sulit menjaring kesadaran pembeli tanah dan/atau properti. Tidak sedikit transaksi jual-beli tanah dan/atau properti tidak diikuti dengan pembayaran BPHTB.

BPHTB Pesisir Barat terintegrasi dengan sistem pelayanan BPN Pesisir Barat akan dapat menertibkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setiap pendaftaran peralihan hak (balik nama) di loket BPN, akan dipersyaratkan nomor bukti pembayaran BPHTB. Pada akhirnya, pembeli harus terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya untuk membantu meningkatkan keuangan daerah. Sistem di BPN Pesibar pun akan dapat secara otomatis melacak apakah suatu obyek balik nama telah dibayarkan BPHTB-nya. “Host to host BPHTB dengan database pertanahan akan sangat bermanfaat bagi daerah. Setiap peralihan hak pada akhirnya akan terpantau oleh pemerintah kabupaten.”, demikian pungkas Bapak Danar Fiscusia K, S.H., M.H. selaku Koordinator Seksi Pengadaan Tanah pada Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat.

#Melayani #Profesional #Terpercaya