BPN Pesisir Barat paparkan analisa kasus di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2020 tersebut digelar di Ruang Gelar Perkara dan Mediasi, Bidang Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung -Bapak Yuniar Hikmat Ginanjar, S.H., M.H.- antusias menyaksikan ekspose atas permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang terletak di Kelurahan Pasar Kota Krui, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. Turut hadir dalam kesempatan tersebut para kepala bidang, kepala seksi, dan kepala sub seksi terkait.

Paparan analisa kasus merupakan strategi penyelesaian masalah yang digalakkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jika pun permasalahan pertanahan telah didaftarkan pada pengadilan, maka paparan analisa kasus seperti ini menjadi booster bagi jajaran BPN untuk menyampaikan duduk permasalahan suatu permasalahan pertanahan secara komprehensif di persidangan. Hal tersebut sangat penting dalam membantu para penegak hukum mendapatkan data dan informasi yang proporsional. Terlebih apabila suatu permasalahan belum didaftarkan pada pengadilan, melalui paparan analisa kasus seperti yang dilakukan BPN Pesisir Barat ini, dapat dirumuskan solusi optimal ataupun alternatif penyelesaiannya.

Berdasarkan jamaknya permasalahan yang terungkap, tidak sedikit permasalahan menjadi semakin kusust dan berlarut-larut hingga ganti generasi dikarenakan tidak adanya usaha “mendudukkan permasalahan di awal kasus”. Sehingga sasaran tuntutan dan yang diperdebatkan justru bukan esensinya. Kemungkinan lain adalah para pihak tidak mau menerima penjelasan dan saran dikarenakan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Semisal satu bidang tanah telah bersertipikat. Lalu muncul mafia yang menggandakan/memfotokopi sertipikat tersebut dari pemohon dan menggunakannya untuk jual beli dengan banyak pihak tanpa sepengetahuan pemilik (pemegang sertipikat). Ketika terkuak bahwa ada banyak pihak telah merasa mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli tanah tersebut, tak jarang yang dijadikan obyek “rebutan” para pihak tersebut adalah tanah tersebut. Padahal sang penjual (mafia) bukanlah utusan pemilik tanah, bukanlah kuasa yang ditugaskan menjual. Sang pemilik tidak pernah mengetahui bahwa tanah tersebut dijual. Apabila para pihak dapat memahami duduk persoalannya sepatutnya yang dijadikan target adalah mafia yang menjual kepada mereka dulu. Dan sepatutnya tuntutannya adalah dikembalikannya uang dari mafia, bukan diserahkannya tanah dari pemilik.

Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat paparkan analisa kasus didampingi Koordinator Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan, Koordinator Seksi Infrastruktur Pertanahan, dan beberapa koordinator subseksi terkait.