Memorandum of Understanding/MoU BPN dan PLN dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2020. Perhelatan yang digelar di Swiss-Belhotel tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung -Bapak Yuniar Hikmat Ginanjar, SH., MH.- beserta para kepala kantor pertanahan dan kepala perwakilan kantor pertanahan se-Provinsi Lampung. Jajaran PT PLN (Persero) dipimpin General Manager -Bapak Pandapotan Manurung-. Selain diselenggarakan secara offline di Jalan Rasuna Said, kegiatan monumental tersebut juga dapat diikuti secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting yang tentunya dapat diikuti oleh participant dari banyak lokasi.

PT. PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang asetnya sangat banyak serta bernilai sangat tinggi. Infrastruktur yang sangat strategis dalam menopang hajat hidup bangsa dan negara tersebut perlu mendapatkan pengamanan. Sebagaimana kriteria prasyarat investasi di dunia internasional, faktor keamanan menjadi sangat vital. Begitu juga yang diperlukan PT. PLN (Persero). Dan salah satu hal dalam bahasan keamanan tersebut adalah aspek legalitas tanah. Melalui kerjasama antara BUMN dengan kementerian yang memiliki kewenangan di bidang administrasi pertanahan diharapkan akan tercipta sinergi yang cair antara keduanya dalam hal memastikan legalitas tanah. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional -yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung- menyambut baik maksud dan tujuan dari PT. PLN (Persero). Saat ini BPN secara nasional bertransformasi ke arah yang lebih baik, maju, dan modern. Khusus di bawah kepemimpinan Bapak Yuniar Hikmat Ginanjar, SH., MH., BPN se-Provinsi Lampung diarahkan dan didorong untuk menjadi lembaga yang hebat dengan tagline-nya: “Lampung Hebat!”.

MoU BPN dan PLN ini penting bagi percepatan legalisasi aset-aset perusahaan yang bergerak di sektor energi listrik tersebut. Secara khusus, Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat -Bapak Seto Apriyadi, S.ST., M.H.- memberikan perhatian khusus agar MoU tersebut dapat terealisasi sebagaimana mestinya. MoU tersebut tidak hanya sekedar tandatangan di atas kertas, tetapi dipastikan akan menjadi komitmen arah gerak BPN Pesisir Barat.