Pemerintah kabupaten dan Pewakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat menggagas BPHTB terintegrasi. Seperti diketahui, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disingkat BPHTB merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Bea tersebut dikenakan pada setiap transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan. Namun, tidak berarti setiap terjadi akad jual-beli tanah kemudian pembeli tanah wajib menyetor sejumlah uang kepada negara. Hanya transaksi yang nilainya mencapai ambang batas tertentu yang kemudian dihitung tarif BPHTB-nya.

Pendapatan daerah yang bersumber dari BPHTB umumnya sulit direalisasikan. Penyebab utamanya adalah belum terbangunnya sistem yang dapat mendorong pembeli tanah untuk membayarkan bea tersebut. Bea perolehan ini murni merupakan ketetapan pemerintah daerah. Rekening tujuan pembayarannya pun merupakan rekening pemerintah daerah. Sementara, tidak ada instrumen pengawasan yang memantau terjadinya transaksi jual beli tanah. Lembaga yang justru memiliki informasi tentang terjadinya peralihan kepemilikan tanah (khususnya tanah yang sudah bersertipikat) adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang notabene merupakan instansi vertikal alias bukan di lingkup pemerintah daerah. Untuk merealisasikan pendapatan daerah yang bersumber dari transaksi jual-beli tanah dan bangunan, pemerintah daerah dan BPN perlu bersinergi. Inilah alasan mengapa pemerintah kabupaten dan BPN Pesisir Barat menggagas BPHTB terintegrasi. Dengan adanya sistem yang terkoneksi, setiap ada permohonan balik nama di BPN maka sistem akan mengarahkan pemohon untuk terlebih dahulu memvalidasi pembayaran BPHTB-nya.

Memorandum of Understanding ditandatangani Bapak Seto Apriyadi, S.ST., M.H. selaku Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Barat dan Bapak Kasmis, S.Sos., M.M. selaku pihak dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Kerjasama antara pemerintah kabupaten dan BPN Kabupaten Pesisir Barat sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. BPN selama ini mengembangkan sistem zonasi nilai tanah. Zonasi yang didasarkan pada survei harga tanah (harga pasar) dapat dimanfaatkan sebagai dasar dari perhitungan nilai wajar transaksi untuk kemudian dikenakan perhitungan BPHTB. Dasar perhitungan berdasarkan Zona Nilai Tanah lebih realistis untuk menghindari oknum-oknum yang ingin menghilangkan potensi pengenaan BPHTB.

One Comment

  1. Pingback: BPHTB Pesisir Barat Terintegrasi Database Pertanahan

Comments are closed.