BPN Pesisir Barat menyelenggarakan pembinaan PPAT Sementara pada Jumat 10 Juli 2020. Tatap muka tersebut merupakan pertemuan perdana antara pejabat di lingkungan Perwakilan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan para Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat) yang bertugas di Kabupaten Pesisir Barat. Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan hadir memberikan materi kepada PPATS yang belum lama ini dilantik. Hadir dalam pembinaan tersebut Kepala Bagian Tata Pemerintahan mewakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pembinaan PPATS dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman para pejabat baru tentang dunia administrasi pertanahan. Melalui kegiatan semacam ini, diharapkan akan terbentuk kesamaan pemahaman antar para PPATS terhadap cara pandang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keseragaman pemahaman ini sangat penting demi mewujudkan standardisasi pelayanan yang berkualitas. Pada akhirnya, pelayanan yang sangat dinantikan masyarakat tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat kabupaten yang terkenal dengan ombak surfing-nya tersebut.

BPN Pesisir Barat berkomitmen menyelenggarakan pelayanan prima. Sesuai arahan Kepala Perwakilan, pelayanan perlu dibuat mudah, sederhana, dan pasti. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibangunlah budaya kerja yang enerjik dan efisien. Tak kalah penting, pembinaan-pembinaan kepada pegawai juga dilaksanakan sebagai recharging media bagi pegawai. Pembinaan tidak selalu diidentikkan dengan kegiatan memberikan pelajaran kepada peserta pembinaan, tetapi sering justru berupa kegiatan membangkitkan ingatan ilmu dan pengetahuan. Sering pegawai lupa pada hal-hal yang jarang ditemuinya dalam realita, sering pula pegawai merasa biasa pada sesuatu yang terlampau sering dikerjakan. Melalui pembinaan, ilmu dan pengetahuan yang telah pernah dipahami oleh pegawai dapat kembali dibangkitkan dan ditajamkan. Semua itu tentu untuk memastikan segala pelayanan di kantor telah memenuhi standard yang diatur.

Pembinaan kepada PPATS sangat penting sebab PPAT atau PPATS merupakan mitra Badan Pertanahan Nasional. PPAT/PPATS ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Tugas dan fungsi PPAT/PPATS pun diatur oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Pejabat Pembuat Akta Tanah perlu mengikuti peraturan yang diterbitkan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan pelayanan yang baku. Pada akhirnya, sinergi dan semangat melayani antara BPN dan PPAT/PPATS kepada masyarakat dapat dicapai.

3 Comments

  1. Pingback: Kepala BPN Pesibar Koordinasi Dengan Kejari | ATR/BPN Pesisir Barat

  2. Pingback: Pembinaan PPAT untuk Sinergi yang Lebih Baik | BPN Hebat!

  3. Pingback: KEGIATAN PEMBINAAN PPAT | ATR/BPN Pesisir Barat

Comments are closed.